1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik
3. Surat Edaran Nomor 555/13100/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Kementerian Negara
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

1. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2014 Tentang Rencana Pita Lebar Indonesia
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Strategi Nasional Pengembangan E-Government

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pemantauan Dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 965 Tahun 2021 Tentang Tugas Dan Tata Kerja Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional
2. Surat Edaran Nomor 555/13100/SJ Tentang Percepatan Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
3. Surat Edaran Menteri PANRB No.18 Tahun 2022 Tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE

1. Peraturan Bupati Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

1. SK Pedoman Manajemen Pengetahuan SPBE Pemerintah Kabupaten Banggai
2. SK Pembentukan Computer Security Incident Response Team Kabupaten Banggai
3. SK Tim Audit SPBE Kabupaten Banggai
4. SK Manajemen Data SPBE Kabupaten Banggai
5. SK Manajemen Keamanan Informasi SPBE Kabupaten Banggai
6. SK Peta Rencana SPBE Kabupaten Banggai
7. SK Pedoman Manajemen Perubahan dan Release SPBE Kabupaten Banggai
8. SK Pedoman Layanan SPBE Kabupaten Banggai
9. SK Pedoman Manajemen Risiko SPBE Kabupaten Banggai